Masalah Biaya ERP, Heru Budi: Masih Perlu Ulasan

Masalah Biaya ERP, Heru Budi: Masih Perlu Ulasan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, besaran biaya untuk jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) akan diulas dengan pemerintahan pusat.

Dia menerangkan masalah mengenai biaya ERP ini akan masuk ke tahapan ulasan kelanjutan sesudah peraturan mengenai ERP usai diulas. “Biaya saya tidak sampaikan, tetapi tetap perlu ulasan dengan tingkat pusat,” kata Heru selesai mendatangi acara pelepasan tim PWNU DKI Jakarta di Balai Kota DKI.

Heru menjelaskan sekarang ini peraturan mengenai jalan berbayar atau ERP masih juga dalam wujud Perancangan Ketentuan Daerah (Raperda) yang diulas di DPRD DKI Jakarta. “Itu masih tetap ada tahapan-tahapan, kelak diulas di DPRD, diproses sesuai wewenangnya masing-masing terus jadi Perda,” katanya.

Sesudah jadi ketentuan daerah (Perda) maka dibikin ketentuan turunannya, dapat Ketentuan Gubernur (Peraturan gubernur) atau Keputusan Gubernur (Kepgub).

“Kemudian baru proses kembali untuk proses usahanya. Proses usahanya masih ulasan, kelak siapakah yang mengurus badan upayanya apa, itu diulas dengan DPRD,” ungkapkan Heru.

Saran Biaya ERP

Awalnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menyarankan besaran biaya ERP sekitar di antara Rp5 ribu sampai Rp19 ribu sesuaikan kelompok dan tipe kendaraan.

Dalam pada itu, berdasar pasal 14 draf Raperda mengenai Pengaturan Lalu Lintasi Secara Elektronik (PLLSE) yang atur ERP disebut jika dalam penentuan biaya ERP harus memerhatikan beberapa konsep, yakni:

1.berdasar tipe Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tertentu dengan Memakai Pendorong Motor Listrik;
2.efektifitas pengaturan kemacetan lalu lintasi;
3.performa jalan raya jalan;
4.efektifitas peralihan pemakaian kendaraan individu ke Angkutan Umum;
5.kontinuitas dan peningkatan dalam rencana pengaturan lalu lintasi;
6.kekuatan (ability to pay) dan kemauan bayar (willingness to pay) pemakai jalan; dan
7.peraturan Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta.

See also  Siap Diulas, RUU Kesehatan Diberikan DPR ke Pemerintahan

Check Also

RS Polri Sudah Analisis Semua Mayat Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

RS Polri Sudah Analisis Semua Mayat Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

RS Polri Sudah Analisis Semua Mayat Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Faksi Kepolisian umumkan sudah …